Penipuan Terbesar dalam Sejarah: Kebohongan Hatta dan Pencoretan Tujuh Kata Piagam Jakarta
17 Agustus 1945 seharusnya menjadi hari kemenangan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menandai lahirnya sebuah bangsa baru, penuh harapan dan janji keadilan. Namun, di balik momen bersejarah itu, terjadi penipuan besar yang hingga kini mengguncang integritas sejarah: penghapusan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta kata-kata yang menegaskan kewajiban syariat Islam bagi pemeluknya.
Menurut Prof. Dr. Mahfud M.D., Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia, dalam seminar “Politik Hukum Islam di Indonesia” (UIN Sunan Kalijaga, 25 November 2006):
“Pada sore hari Proklamasi, seorang tamu yang mengaku mewakili masyarakat Indonesia Timur mendatangi Hatta. Dia berkata: ‘Pak Hatta, apabila tujuh kata dalam Piagam Jakarta itu ditetapkan, kami masyarakat Indonesia Timur tidak akan ikut Indonesia, lebih baik kami dijajah kembali.’ Orang ini diantar oleh Maeda, pemimpin militer Jepang.”
Dengan narasi itu, Hatta mencoba meyakinkan publik bahwa penghapusan tujuh kata dilakukan karena tekanan eksternal, seolah demi menjaga persatuan bangsa.
sebab berdasarkan kesaksian Hatta, kelompok Kristen dari Timur mengancam kalau Indonesia memakai Piagam Djakarta maka kelompok Kristen lebih suka "hidup diluar NKRI"
Hal ini yang kemudian memaksa, kelompok Islam menerima penghapusan Piagam Djakarta demi persatuan bangsa Indonesia.
tapi apa kesaksian Hatta ini benar?
faktanya,logika sejarah membongkar klaim ini:
1. Geografi dan transportasi: Indonesia Timur Maluku, Papua, Sulawesi berjarak ribuan kilometer dari Jakarta. Transportasi pada 1945 sangat terbatas. sekitar 4-5 hari, Yang dalam perjalanan mengharuskan memakan waktu berhari-hari. Mustahil seorang wakil rakyat dari sana tiba dalam satu hari setelah Proklamasi.
bukankah sejarah juga menkonfirmasi berita kemerdekaan saja datang sangat sangat berlambat diberbagai wilayah.
2. Kesaksian Maeda: yang saat itu masih hidup Dalam wawancara Tempo (Agustus 1985), Maeda menegaskan:
“Hatta adalah kawan saya, tetapi saya tidak pernah mengantar orang untuk mencoret tujuh kata Piagam Jakarta kepadanya.”
Fakta ini langsung membantah klaim Hatta bahwa Jendral Maeda sendiri yang mengantarnya dan ada tekanan Jepang melalui wakil Timur.
jika Hatta menyebut Maeda adalah sosok yang mengantar opsir Jepang misterius itu?
lantas kenapa Maeda sendiri menolak kesaksian Hatta tersebut? anda lebih percaya mana?
3. Penelitian akademik Bolland (1971):
“Pencoretan tujuh kata adalah hasil konspirasi Soekarno-Hatta sendiri. Orang Timur yang dimaksud tidak ada.”
4. Dukungan ahli sejarah lain: A.B. Kusuma dari Universitas Indonesia menegaskan bahwa pencoretan tujuh kata dilakukan secara internal, sebagai strategi politik untuk menenangkan pihak tertentu, tanpa adanya tekanan nyata dari luar.
Dampak Kebohongan Hatta
Kebohongan ini bukan sekadar masalah sejarah; ia menyakiti jutaan umat Islam. Kelompok Islam dipaksa menerima penghapusan prinsip penting dalam konstitusi demi menjaga kesan persatuan nasional. Mereka harus menelan pahitnya kompromi, sementara Hatta menyajikan narasi palsu seolah ada tekanan yang sah. Prinsip syariat Islam yang seharusnya menjadi pijakan negara terhapus, hanya karena manipulasi politik segelintir tokoh.
Kesimpulan Logis
Berdasarkan rangkaian bukti:
1. Hatta mengklaim ada wakil Timur yang menekan.
2. Fakta geografis dan transportasi membantah klaim itu.
3. Maeda menegaskan tidak ada perantaraan.
4. Penelitian Bolland dan ahli lain menegaskan orang Timur itu tidak ada.
5. Prof. Mahfud M.D. menyatakan narasi Hatta adalah alasan palsu untuk menutupi keputusan kontroversial politiknya.
Kesimpulan: Klaim Hatta adalah penipuan terbesar dalam sejarah Indonesia. Penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta bukan karena desakan rakyat Timur atau Jepang, tetapi hasil manipulasi politik internal. Dampaknya, umat Islam harus merelakan prinsip syariat dalam konstitusi demi persatuan yang dibangun di atas kebohongan.
Referensi:
1. Prof. Dr. Mahfud M.D., Makalah dan Dialog “Politik Hukum Islam di Indonesia”, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 25 November 2006.
2. Tempo, Wawancara dengan Maeda, Agustus 1985.
3. Bolland, J.A., Dissertation on Indonesia 1971.
4. Ricklefs, M.C., A History of Modern Indonesia.
5. A.B. Kusuma, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945.
